Surakarta – Jumat, 30 Januari 2026
Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus menyelenggarakan kegiatan Public Campaign Anti Suap dan Tolak Korupsi yang dirangkaikan dengan kegiatan jalan sehat pada Jumat pagi (30/01/2026). Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata Pengadilan Negeri Surakarta dalam mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Public campaign ini diikuti oleh pimpinan, hakim, pejabat struktural dan fungsional, seluruh aparatur Pengadilan Negeri Surakarta, serta melibatkan masyarakat sekitar. Dengan membawa poster dan atribut bertema anti suap serta penolakan terhadap segala bentuk korupsi, para peserta berjalan menyusuri rute yang telah ditentukan di sekitar lingkungan pengadilan.

Melalui kegiatan ini, Pengadilan Negeri Surakarta ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa lembaga peradilan berkomitmen penuh dalam menolak praktik suap, gratifikasi, dan korupsi, serta mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung terciptanya peradilan yang bersih dan bebas dari KKN.

Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menyampaikan bahwa kegiatan public campaign ini merupakan bagian dari upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Diharapkan, kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial semata, namun juga mampu menumbuhkan kesadaran dan budaya integritas, baik di lingkungan internal pengadilan maupun di tengah masyarakat.

Dengan dilaksanakannya public campaign anti suap dan tolak korupsi ini, Pengadilan Negeri Surakarta menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan peradilan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat pencari keadilan.(GZ)

Pengadilan Negeri Surakarta melaksanakan kegiatan Pengawasan Reguler pada tanggal 26 Januari 2026 sampai dengan 30 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan internal guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ruang lingkup Pemeriksaan Reguler meliputi Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, serta Administrasi Umum. Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja, tertib administrasi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui pelaksanaan Pengawasan Reguler ini, diharapkan Pengadilan Negeri Surakarta dapat terus mewujudkan tata kelola peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. (GZ)