KUNJUNGAN KERJA DAN PEMBINAAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

17Oct

Ditulis oleh krt pada Selasa, 17 Oktober 2017 11:04 WIB

Pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2017 Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Bapak Nommy HT, Siahaan, SH. MH melakukan kunjungan kerja ke kantor Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus. Bapak Nommy HT, Siahaan, SH. MH dan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus, Bapak Torowa Daeli, SH, MH mengadakan rapat Pengawasan dan Pembinaaan bertempat di Ruang Rapat yang dimulai pukul 15.30 WIB. Bapak Torowa Daeli, SH, MH memimpin rapat tersebut, kemudian dilanjutkan pembinaan dari Bapak Nommy HT, Siahaan, SH. MH. Pengawasan dan pembinaan ini dilakukan dalam 3 (tiga) sesi, yaitu :

1. Pengawasan dan pembinaan untuk para Hakim.

2. Pengawasan dan pembinaan untuk para Panitera Pengganti dan Pejabat Kepaniteraan.

3. Pengawasan dan pembinaan untuk Pejabat Kesekretariatan dan seluruh staf.

Bapak Nommy HT, Siahaan, SH. MH menyampaikan bahwa pengawasan agar dilakukan sebaik-baiknya sesuai Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 Tanggal 11 September 2017, para hakim agar menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai pemberi keadilan dan mempunyai integritas, kejujuran, moral serta tanggung jawab yang baik dalam menjalankan profesi hakim. Bapak Nommy HT, Siahaan, SH. MH juga menyampaikan bahwa pengawasan dan pembinaan agar dilakukan terus-menerus dan berjenjang serta dilakukan paling tidak sebulan sekali dengan disertai : daftar hadir, dokumentasi dan notulen. Bapak Nommy HT, Siahaan, SH. MH menyampaikan bahwa para Panitera Pengganti dan Pejabat Kepaniteraan mempunyai tugas penting, kehadiran dan keeksistensiannya sangat penting sehingga harus menghargai profesinya masing-masing, jangan sampai ada gangguan atau distorsi penyalahgunaan jabatan, jangan ada pihak yang mempengaruhi dalam melaksanakan tugasnya. Bapak Nommy HT, Siahaan, SH. MH menyampaikan bahwa semua Pejabat Kesekretariatan dan seluruh staf mempunyai tanggung jawab yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Beliau menyampaikan bahwa semua pimpinan harus melaksanakan pengawasan secara berjenjang dan terus menerus serta dilaporkan ke Ketua Pengadilan dan dilaporkan bertingkat seterusnya. Beliau juga menyampaikan bahwa Mahkamah Agung tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Hakim maupun aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang diduga melakukan tindak pidana dan diproses di Pengadilan. Rapat ditutup oleh Bapak Torowa Daeli, SH, MH yang senantiasa terus mengingatkan untuk selalu berpegang pada PERMA RI Nomor 7 Tahun 2016, PERMA RI Nomor 8 Tahun 2016, PERMA RI Nomor 9 Tahun 2016, Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017. (drn/ldw)


Bagikan di sosial media: