SURAKARTA — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surakarta telah sukses menggelar audiensi bersama Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Pertemuan strategis ini dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Mei 2026, bertempat di Pengadilan Negeri Surakarta yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi St No.290, Sriwedari, Laweyan, Surakarta.

Kegiatan kunjungan dan audiensi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB hingga selesai ini  diinisiasi langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Surakarta, Drs. Budi Wahyono. Adapun agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut berfokus pada upaya bersama dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas di wilayah Surakarta.

Dalam pemaparannya, pihak Bawaslu menyampaikan bahwa untuk mencapai pemilu yang bersih dan jujur, sangat diperlukan sinergi antarlembaga, khususnya dalam hal pengawasan partisipatif.

Melalui audiensi yang baru saja rampung digelar siang ini, diharapkan terjalin komunikasi, sinergi, dan kerja sama yang semakin solid antara lembaga pengawas pemilu tingkat kota dengan instansi peradilan setempat guna memastikan seluruh tahapan proses demokrasi di Kota Surakarta dapat berjalan dengan lancar, adil, dan transparan.

SURAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Surakarta menerima kunjungan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dari Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah pada hari ini, Rabu (13/5/2026). Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan  Pengawasan Reguler oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari ini bertujuan untuk memastikan bahwa standarisasi pelayanan publik, administrasi perkara, serta integritas aparatur di PN Surakarta tetap terjaga sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum).

Fokus Pemeriksaan dan Penilaian

Hakim Tinggi Pengawas Daerah dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai aspek operasional pengadilan, antara lain:

• Pengawasan Teknis Yustisial: Hakim Tinggi melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, ketepatan waktu minutasi, serta kepatuhan penginputan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
• Integritas dan Kedisiplinan: Peninjauan terhadap kedisiplinan pegawai dan penerapan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).(GZ)